MONPERA.ID, Palembang – Kondisi Pasar Pagi Lemabang saat ini memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atau Perumda Pasar Palembang Jaya.
Anggota DPRD Kota Palembang, M Djody Nugraha PA, mengatakan, ia menerima berbagai laporan dari pengelola pasar Lemabang, mulai dari masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), pungutan liar (Pungli) dan lain sebagainya.
“Pasar ini diresmikan pada masa kepemimpinan Wali Kota Eddy Santana Putra, pasar ini seolah luput dari sentuhan renovasi dan penataan sejak pergantian pemerintahan hingga sekarang,” kata Djody, saat meninjau lokasi Pasar Lemabang, Sabtu (10/10/2026).
Anggota DPRD kota Palembang Fraksi PAN ini menyoroti berbagai persoalan pelik yang mendera pasar tersebut, mulai dari fasilitas fisik yang menua hingga gangguan keamanan akibat aktivitas PKL dan aksi premanisme.
Dari segi infrastruktur, bangunan pasar sudah termakan usia dengan bagian atap yang mulai jebol dan membutuhkan peremajaan segera demi kenyamanan pedagang serta pembeli.
“Kendati demikian, pengelolaan kebersihan di dalam area pasar terpantau mandiri dan berjalan lancar, di mana pihak pengelola secara rutin membayar biaya kebersihan sebesar seratus ribu rupiah per hari ke Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah, serta seratus tiga puluh ribu rupiah setiap harinya untuk petugas kebersihan internal,” ujarnya.
Dijelaskannya, persoalan utama yang dikeluhkan pengelola pasar adalah keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan dan di dalam lorong-lorong pasar.
Aktivitas ini dinilai mempersempit ruang gerak, mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta membahayakan pengguna jalan maupun pejalan kaki.
“Ironisnya, para PKL tersebut tidak ditarik iuran oleh pengelola pasar, bahkan sudah diajak untuk masuk dan berjualan di dalam area pasar namun ajakan tersebut diabaikan dan teguran dari pengelola tidak diindahkan. Usut punya usut, para PKL liar ini ternyata menyetor iuran kepada preman,” beber Djody yang juga Ketua DPD BM PAN Kota Palembang ini.
Menurutnya, situasi semakin meresahkan setelah beredar kabar bahwa para preman tersebut mengincar pihak pengelola pasar menyusul penertiban PKL yang sempat dilakukan di kawasan Lemabang dan Kuto sebelumnya.
Merasa terancam dan ketakutan, pihak pengelola pasar berharap ada intervensi dari aparat penegak hukum, Pemkot Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perumda Pasar Palembang Jaya.
“Saya harap aspirasi pengelola pasar dan pedagang dapat ditindaklanjuti segera oleh Pemkot Palembang untuk melindungi pengelola serta pedagang resmi di dalam area pasar, sekaligus menertibkan PKL liar dan memberantas aksi premanisme yang meresahkan di kawasan Pasar Pagi Lemabang,” pungkasnya.
Ikuti kegiatan nyata M.Djody Nugraha P.A., S.H. Anggota DPRD Kota Palembang melalui Instagram : https://www.instagram.com/jodynugraha
