MONPERA.ID, Palu – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil dari kegiatan pertambangan dinikmati negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa Indonesia.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo mengatakan, dirinya telah meminta jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengatur kembali pengelolaan seluruh izin pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi investor untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan, terutama dalam penyediaan modal. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati Indonesia.
“Karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal boleh, investasi anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” katanya.
Selain pembagian hasil tambang, Prabowo juga menyoroti pengawasan aktivitas ekspor. Pemerintah, kata dia, menerapkan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk agar volume ekspor tercatat secara transparan dan sesuai dengan jumlah sebenarnya.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Prabowo menekankan, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan serta cabang produksi penting dan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
“Alhamdulillah sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi. Berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” pungkasnya.

