MONPERA.ID, Palembang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang mencatat realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan target APBD-P hingga 17 November 2026 telah mencapai Rp1.484.050.836.334,00. Angka tersebut setara dengan 75,56 persen dari total target keseluruhan yang ditetapkan sebesar Rp1.963.953.000.000,00.
Berdasarkan laporan realisasi yang diterima media ini, penerimaan pajak pada bulan berjalan November 2026 memberikan kontribusi tambahan sebesar Rp95.101.248.784,00 atau sekitar 4,84 persen. Sebelumnya, akumulasi penerimaan hingga bulan lalu berada di angka Rp1.388.949.587.550,00.
Dari seluruh pos pendapatan, sejumlah sektor pajak utama menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat tinggi dengan persentase melampaui angka 90 persen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 96,20 persen dengan perolehan Rp250.131.213.664,00 dari target Rp260.000.000.000,00.
Capaian tinggi juga diikuti oleh PBJT atas Jasa Perhotelan yang terealisasi sebesar Rp78.280.489.030,00 atau 95,46 persen dari target Rp82.000.000.000,00.
Selain itu, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp256.077.444.097,00 atau 93,80 persen dari target Rp273.000.000.000,00, disusul oleh PBJT atas Jasa Parkir sebesar Rp13.105.127.705,00 (93,61 persen), PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp37.228.421.139,00 (93,07 persen), serta PBJT atas Tenaga Listrik dari Sumber Lain (PLN) yang menyumbang nilai nominal terbesar yakni Rp265.772.845.667,00 atau 92,28 persen dari target Rp288.000.000.000,00.
Sementara itu, beberapa sektor lainnya masih terus dioptimalkan menjelang penutupan tahun anggaran 2026, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terealisasi Rp197.385.412.243,00 (54,60 persen), Opsen PKB sebesar Rp203.673.509.458,00 (66,28 persen), Opsen BBN KB sebesar Rp146.948.169.075,00 (54,56 persen), serta Pajak Reklame sebesar Rp29.292.614.401,00 (47,25 persen).
Pemerintah Kota Palembang terus mengimbau para wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palembang.

