MONPERA.ID, Palembang – Polemik rencana pemilihan Ketua RT 053 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, terus berlanjut.
Warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus mantan staf Kelurahan, Mirinsyah, menegaskan kembali penolakannya terhadap langkah-langkah yang dinilai tidak sesuai prosedur administratif.
Dalam keterangannya, yang diterima media ini, pada Selasa (17/11/2026) malam, Mirinsyah menyampaikan bahwa surat keberatan warga telah dilayangkan kepada pihak Kelurahan, Kecamatan, Inspektorat, DPRD Kota Palembang, hingga Wali Kota Palembang.
“Kami snagat menyayangkan sikap Lurah Bukit Sangkal, yang tetap menerbitkan atau memproses undangan musyawarah pembentukan panitia pemilihan Ketua RT 053 yang baru, seperti tertera dalam surat bertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Sangkal atas nama Jaya Nugraha dan perwakilan warga RT 053, RW 003, tanpa lebih dulu memberikan jawaban atau merespons surat keberatan dari warga,” kata Mirinsyah dalam keterangannya.
“Surat keberatan kita sudah dilayangkan ke Pak Lurah, ke pihak Kecamatan, Inspektorat, DPRD, hingga ke Pak Wali Kota. Namun ternyata ada undangan untuk pembentukan panitia, sedangkan surat yang kita layangkan ke Pak Lurah belum dijawab sampai sekarang,” sambung Mirinsyah dalam keterangannya.
Menurutnya, semestinya pihak kelurahan menyelesaikan dan menjawab keberatan warga terlebih dahulu. Jika memang proses pergantian hendak dilanjutkan, tahapan administratif harus ditegakkan secara runtut, termasuk pencabutan surat tugas Pejabat Sementara (Pjs) serta pengosongan posisi kepengurusan lama sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2022, alih-alih langsung melompat ke tahap pembentukan panitia pemilihan.
“Seharusnya jawab itu dulu. Seandainya dia (Lurah Bukit Sangkal) bersikeras untuk pemilihan, ya surat tugas Pjs nya dicabut dulu mestinya, diberhentikan, dikosongkan dulu kepengurusan RT nya, baru adakan pemilihan. Kita tidak menghalangi warga kalau mau pemilihan, tapi ikuti proses dan koridor aturan yang ada,” tambahnya.
Ia menambahkan, akibat ketidakjelasan komunikasi dan langkah mendadak dari pihak Kelurahan ini, dirinya bersama sebagian warga memilih untuk tidak hadir dalam pertemuan pembentukan panitia tersebut sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan aturan yang berlaku.
“Warga tetap mendesak agar kebijakan di tingkat Kelurahan ditinjau ulang demi menjaga kondusifitas dan kerukunan di tengah masyarakat Bukit Sangkal,” pungkasnya
Diketahui, sebelumnya Mirinsyah melayangkan surat keberatan kepada Lurah Bukit Sangkal, Jaya Nugraha, pasalnya, meminta pemilihan Ketua RT 053 yang baru dinilai cacat prosedur dan menyalahi ketentuan yang berlaku.
Mirinsyah yang bertindak atas nama warga masyarakat RT 053 RW 003. Dalam suratnya tertanggal 13 November 2026, menanggapi surat Lurah Bukit Sangkal Nomor: 149.1/28/1003/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 perihal fasilitasi pemilihan RT.
Ia menegaskan bahwa pemilihan Ketua RT yang baru belum dapat dilaksanakan karena kepengurusan yang lama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Kalidoni Nomor: 11/SK/KLD/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 tentang Penetapan Hasil Musyawarah RT 053 RW 003 masa bakti 2026–2031 masih berlaku sah.
“Begitu pula dengan Surat Tugas Lurah Bukit Sangkal Nomor: ST/121/1003/2026 tertanggal 3 November 2026,” kata Mirinsyah, Minggu (15/11/2026).

